Artikel

Air Mata Guru Honorer dan Prioritas Negara yang Tersesat

26/04/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

https://www.facebook.com/share/v/1E9NURzVRU/

Tulisan yang beredar di platform Facebook tersebut dengan sangat jelas mengarah pada satu kegelisahan mendasar: ada yang keliru dalam cara negara menyusun prioritas. Video yang memperlihatkan ratusan guru honorer menangis bukan sekadar potongan emosi yang viral, tetapi cermin retak dari kebijakan yang kehilangan rasa keadilan.

Di tengah suasana haru itu, kita tidak sedang menyaksikan kelemahan para guru. Justru sebaliknya, kita sedang melihat batas kesabaran dari mereka yang selama ini paling setia berdiri di garis depan pendidikan, meski sering diabaikan oleh sistem. Tangisan itu adalah akumulasi dari ketidakpastian, penghasilan yang jauh dari layak, dan janji-janji yang terlalu sering diucapkan tetapi jarang ditepati.

Ketika muncul kabar bahwa pegawai dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis) justru diprioritaskan, luka itu terasa makin dalam. Bukan karena program tersebut tidak penting, tetapi karena negara tampak lebih sigap memberi tempat kepada sesuatu yang baru, sementara yang lama—yang telah terbukti mengabdi—justru dibiarkan menggantung.

Di sinilah letak masalahnya: bukan pada MBG sebagai program, tetapi pada logika kebijakan yang tidak proporsional. Pendidikan adalah fondasi. Guru adalah tiangnya. Jika tiang ini rapuh, maka sehebat apa pun program tambahan yang dibangun di atasnya hanya akan menjadi tambalan yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

Guru honorer bukan sekadar tenaga kerja. Mereka adalah penjaga masa depan. Banyak dari mereka mengabdi bertahun-tahun tanpa status yang jelas, tanpa jaminan kesejahteraan, bahkan tanpa kepastian kapan akan diangkat secara layak. Namun mereka tetap hadir di kelas, tetap mengajar, tetap menyalakan harapan di mata anak-anak didiknya.

Maka ketika negara terkesan “mendahulukan” sektor lain yang belum memiliki rekam pengabdian panjang seperti mereka, wajar jika muncul rasa ketidakadilan. Ini bukan soal iri, tetapi soal rasa layak dan tidaknya sebuah kebijakan.

Pemerintah harus jujur melihat ini: krisis terbesar kita bukan sekadar ekonomi, tetapi krisis sensitivitas dalam pengambilan keputusan. Anggaran boleh besar, program boleh banyak, tetapi jika tidak disertai kepekaan terhadap siapa yang paling membutuhkan dan paling berjasa, maka kebijakan akan terasa dingin dan jauh dari rasa keadilan.

Dalam perspektif moral, negara memiliki kewajiban mendahulukan yang lebih dharuri (mendesak dan fundamental). Pendidikan jelas termasuk dalam kategori ini. Menguatkan guru berarti menguatkan bangsa. Sebaliknya, mengabaikan guru sama saja dengan menunda masa depan.

Namun kritik ini tidak boleh berhenti pada keluhan. Perlu ada arah perbaikan. Pemerintah perlu segera melakukan penataan ulang prioritas anggaran dan kebijakan. Skema pengangkatan guru honorer harus dipercepat dan dipermudah, bukan dipersulit oleh birokrasi yang berlapis. Selain itu, transparansi dalam penentuan prioritas program seperti MBG juga harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial.

Lebih dari itu, negara harus belajar mendengar—bukan hanya mendengar suara elite, tetapi juga tangisan sunyi dari mereka yang selama ini bekerja tanpa sorotan. Sebab sering kali, kebenaran tidak datang dalam bentuk pidato, tetapi dalam bentuk air mata.

Jika momen ini tidak dijadikan bahan evaluasi, maka kita sedang membiarkan luka sosial itu membesar. Dan ketika kepercayaan mulai runtuh, yang hilang bukan hanya simpati, tetapi legitimasi moral dari kebijakan itu sendiri.

Air mata guru honorer adalah peringatan. Bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dijawab dengan keadilan.

Wallāhu al-Musta'ān 

Gresik,  26 April 2026