Banyak Orang Pintar, Sedikit Sistem yang Pintar

28/09/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Ada pemandangan yang semakin biasa kita saksikan di media sosial: gelar doktor sliweran di mana-mana. Foto wisuda, toga, promosi profesor, seminar akademik, dan berbagai pencapaian pendidikan memenuhi beranda. Tentu itu menggembirakan. Semakin banyak orang berpendidikan tinggi semestinya semakin besar pula modal intelektual bangsa.

Tetapi diam-diam muncul sebuah pertanyaan yang mengganggu: kalau orang pintar semakin banyak, mengapa Indonesia masih begini-begini saja?

Dalam beberapa ukuran, kita masih harus bekerja keras mengejar negara tetangga. Pendidikan, misalnya, belum mampu menghasilkan kualitas yang sebanding dengan negara-negara yang sebelumnya bahkan tidak selalu kita anggap lebih maju. Dalam ekonomi, potensi kita luar biasa besar, tetapi nilai tambah dan produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam percaturan internasional, Indonesia memang negara besar, tetapi pengaruhnya belum selalu sebesar ukuran penduduk, wilayah, dan sumber daya alamnya.

Bahkan dalam sepak bola—yang mungkin bukan ukuran utama kemajuan bangsa—kita masih sering dibuat berdebar oleh persoalan yang sebenarnya dapat dikelola secara sistematis: pembinaan usia dini, kompetisi, pelatih, sport science, manajemen, dan kesinambungan program.

Lalu, di mana letak persoalannya?

Mungkin bukan pada kurangnya orang pintar, tetapi pada kurangnya sistem yang mampu membuat orang-orang pintar bekerja menjadi kekuatan bersama.

Gelar doktor adalah pencapaian individual. Kemajuan bangsa adalah pencapaian institusional.

Seorang doktor boleh menghasilkan penelitian yang sangat bagus. Tetapi kalau penelitian itu berhenti menjadi disertasi, jurnal, atau tumpukan dokumen di perpustakaan, pengaruhnya terhadap masyarakat tentu terbatas. Ilmu baru benar-benar menjadi kekuatan ketika bertemu dengan kebijakan, industri, modal, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Di sinilah kita membutuhkan ekosistem pengetahuan.

Universitas tidak boleh hanya menjadi tempat memproduksi gelar. Penelitian harus bertemu dunia usaha. Pemerintah harus mampu menggunakan hasil penelitian untuk membuat kebijakan. Industri harus berani membiayai inovasi. Dan birokrasi harus memiliki budaya bekerja berdasarkan kompetensi dan hasil.

Sebab bangsa besar bukan sekadar bangsa yang memiliki banyak orang berpendidikan tinggi. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu mengorganisasi kecerdasannya.

Kita juga perlu berbicara tentang meritokrasi. Orang yang memiliki kemampuan harus mendapatkan ruang untuk bekerja dan berprestasi. Kalau kemampuan kalah oleh kedekatan, jaringan, atau kepentingan sesaat, maka sistem akan kehilangan tenaga terbaiknya.

Di sinilah pendidikan bertemu dengan tata kelola negara.

Pendidikan yang hebat membutuhkan pemerintahan yang mampu memanfaatkannya. Ekonomi yang besar membutuhkan hukum dan birokrasi yang memberikan kepastian. Olahraga yang berprestasi membutuhkan pembinaan yang panjang dan konsisten. Diplomasi yang kuat membutuhkan kualitas manusia sekaligus strategi negara.

Jadi, jangan hanya bertanya: berapa banyak doktor yang kita punya?

Tanyakan pula: berapa banyak persoalan bangsa yang berhasil mereka pecahkan?

Jangan hanya menghitung berapa universitas kita. Tanyakan: berapa inovasi yang lahir dan benar-benar mengubah kehidupan masyarakat?

Jangan hanya bangga pada besarnya anggaran pendidikan. Tanyakan: seberapa besar perubahan kualitas manusia yang dihasilkannya?

Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara berpikir. Dari sekadar mengejar gelar menuju karya, dari jumlah menuju kualitas, dari kecerdasan individual menuju kecerdasan kelembagaan.

Sebab Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang pintar.

Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah bagaimana membuat orang-orang pintar itu bekerja dalam sistem yang juga pintar.

Dan mungkin, di situlah salah satu pintu menuju Indonesia yang lebih berkeadaban: bukan hanya mencetak manusia berilmu, tetapi membangun bangsa yang tahu bagaimana menggunakan ilmu.