Artikel

Demokrasi, Dinasti, dan Ilusi Kemanusiaan Global

22/03/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh:  Ahmad Chuvav Ibriy

Ada satu narasi yang belakangan ini beredar: bahwa ketegangan di Timur Tengah sejatinya bukan konflik antarnegara, melainkan sekadar pertarungan antar keluarga—antara dinasti-dinasti Arab yang didukung Amerika dan Iran yang mengusung sistem pemilu.

Narasi ini sekilas tampak tajam. Namun, jika tidak ditimbang dengan jernih, ia berpotensi menyesatkan cara pandang kita.

Konflik Timur Tengah bukan sekadar pertarungan rezim atau keluarga, melainkan perebutan pengaruh strategis global, di mana demokrasi sering menjadi retorika, sementara kepentingan tetap menjadi penggerak utama.

Di sinilah kita harus jujur: dunia internasional tidak bergerak di atas nilai, tetapi di atas kepentingan.

Amerika tidak memilih sekutu karena mereka demokratis atau tidak. Ia memilih berdasarkan siapa yang dapat menjamin stabilitas kepentingannya: keamanan energi, jalur perdagangan, dan keseimbangan kekuatan kawasan. Selama monarki Teluk mampu memenuhi itu, maka isu demokrasi menjadi nomor sekian.

Sebaliknya, Iran—meskipun memiliki unsur demokrasi—dipandang sebagai ancaman. Bukan karena sistem pemilunya, tetapi karena posisinya yang menantang dominasi dan membangun poros perlawanan di kawasan.

Maka jelaslah, konflik di Timur Tengah bukan sekadar konflik “keluarga”. Ia adalah pertarungan geopolitik yang kompleks: antara kepentingan global, sumber daya alam, dan perebutan pengaruh.

Di titik ini, kita perlu merenung lebih dalam.

Ketika demokrasi hanya dijadikan slogan, dan kemanusiaan hanya diangkat ketika menguntungkan, maka nilai-nilai itu kehilangan ruhnya. Ia berubah menjadi alat legitimasi, bukan lagi prinsip moral.

Inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai “standar ganda global”. Namun lebih dari itu, ini adalah cermin dari sistem dunia yang memang dibangun di atas kekuatan, bukan keadilan.

Amerika Serikat dalam praktik politik globalnya kerap menerapkan standar ganda: mengusung demokrasi dan hak asasi manusia sebagai nilai universal, namun pada saat yang sama tetap mendukung rezim yang tidak demokratis selama sejalan dengan kepentingan strategisnya. Prinsip kemanusiaan pun sering ditegakkan secara selektif—tegas terhadap lawan, tetapi lentur terhadap sekutu. Inilah ironi yang terus berulang dalam tata hubungan internasional modern.

Kesimpulannya, Amerika Serikat perlu terus diingatkan secara kolektif oleh masyarakat dunia agar tidak melampaui batas dan bertindak seolah-olah sebagai “polisi dunia”. Tatanan global yang adil tidak boleh ditentukan oleh satu kekuatan saja, melainkan harus dibangun di atas prinsip kesetaraan, kedaulatan, dan saling menghormati. Tanpa kontrol moral dan kritik bersama, dominasi sepihak hanya akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan internasional.

Pertanyaan ini layak diajukan dengan jernih: kepada Prabowo Subianto, apakah panjenengan memiliki keberanian moral untuk mengingatkan Donald Trump dan juga Benjamin Netanyahu ketika kebijakan global berpotensi melukai rasa keadilan umat? Ini bukan soal “satu level” atau tidak, melainkan soal posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang menjunjung kedaulatan dan keadilan. Dunia menunggu apakah suara kita hanya akan menjadi gema diplomasi, atau benar-benar tampil sebagai keberanian etis di tengah percaturan global.

Gresik,  2 Syawal 1447 H / 22 Maret 2026 M.