Oleh : Ahmad Chuvav Ibriy
Peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama di Senayan sejatinya
bukan sekadar seremoni. Ia adalah momen sejarah, etalase moral, dan panggung
keteladanan kepemimpinan jam’iyah terbesar di negeri ini. Namun justru pada
momen sebesar itu, publik disuguhi ironi: Rais ‘Aam, Sekjen, dan Bendahara Umum
PBNU tidak hadir. Undangan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pun
berujung ketidakhadiran. Pertanyaan pun tak terelakkan: jika memang sejak awal
berniat tidak hadir, untuk apa acara sebesar itu digelar?
NU adalah jam’iyah yang dibangun dengan adab, disiplin
organisasi, dan keteladanan para “orang tua”. Dalam tradisi NU, kehadiran
pemimpin bukan formalitas, melainkan pesan moral. Ketidakhadiran para pucuk
pimpinan pada peringatan satu milenium NU bukan soal kursi kosong, tetapi soal
makna yang kosong.
Yang lebih menggelisahkan, tentu adalah pertanyaan tentang
rapat pleno sebelum acara. Apakah pleno tidak membahas kesediaan dan komitmen
kehadiran pimpinan? Jika dibahas dan tetap dibiarkan, maka ini kegagalan
kolektif. Jika tidak dibahas, itu kelalaian organisatoris yang serius. Dalam
dua-duanya, pesan yang sampai ke PWNU, PCNU, hingga ranting adalah sama:
kepemimpinan bisa absen tanpa penjelasan yang memadai.
Bagaimana PWNU bisa menegakkan disiplin organisasi jika
contoh dari pusat justru ambigu? Bagaimana pengurus cabang dan ranting bisa
mendidik kader tentang tanggung jawab jama’ah, jika para pemimpinnya sendiri
tidak hadir di panggung sejarah NU? Dalam kultur NU, “orang tua” adalah
teladan, bukan sekadar simbol. Jika orang tua absen, anak-anak akan belajar
bahwa ketidakhadiran bisa dinormalisasi.
NU bukan milik elite, bukan pula milik panggung politik. Ia
milik jama’ah yang selama ini setia hadir di musala, madrasah, dan forum-forum
kecil tanpa sorotan kamera. Karena itu, keteladanan struktural menjadi harga
mati. Seribu tahun NU seharusnya menjadi penguat marwah, bukan justru membuka
ruang tafsir tentang rapuhnya kepemimpinan simbolik.
Jika NU ingin tetap besar bukan hanya secara jumlah, tetapi
juga secara moral, maka satu hal harus ditegaskan kembali: pemimpin hadir bukan
karena ingin dilihat, tetapi karena sadar sedang dilihat dan diteladani.
NU tetap keramat, dan saya yakin itu. Ia tidak runtuh hanya
karena absennya segelintir elite, dan tidak kehilangan ruhnya hanya karena
panggung utama ditinggal para pemimpin formal. Acara tetap berjalan, jama’ah
tetap hadir, dan khidmah warga NU tetap hidup—bahkan tanpa kehadiran mereka.
Ini justru menegaskan bahwa kekuatan NU bukan terletak pada kursi struktural,
melainkan pada sanad sosial dan spiritual yang mengakar di bawah. Karena itu,
menurut saya, cukup satu periode saja mereka memimpin. NU terlalu besar dan
terlalu suci untuk terus dijadikan ajang uji coba kepemimpinan yang minim
keteladanan. Pergantian bukan pembangkangan, melainkan ikhtiar menjaga marwah
jam’iyah agar tetap waras, beradab, dan setia pada khittahnya.
Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb
Ahmad Chuvav Ibriy
Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik; Penasehat
LBM PCNU Kabupaten Gresik JATIM