Artikel

LIMA JAM DI KERTANEGARA: UJIAN KEJUJURAN MELAWAN OLIGARKI

02/02/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Janji sudah diucapkan. Kini saatnya negara membuktikan: apakah oligarki yang akan dikejar, atau justru kekuasaan yang kembali dijinakkan

https://www.facebook.com/share/p/17sv8tKxie/

Pertemuan lima jam di Jalan Kertanegara antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa, termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad, segera memantik perhatian publik. Narasi yang beredar bukan narasi biasa: deklarasi perang terhadap oligarki, janji mengejar “9 Naga”, dan sinyal pembenahan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebuah pertemuan yang sarat simbol dan ekspektasi.

Namun dalam politik dan hukum, simbol tidak pernah cukup. Ia hanya bernilai sejauh diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Pernyataan Presiden tentang pengejaran oligarki perampok SDA, bahkan jika harus berhadapan dengan “9 Naga”, adalah janji paling berani yang pernah terdengar dari Istana pasca-reformasi. Tapi justru karena keberaniannya itulah, publik berhak mengajukan pertanyaan paling mendasar: dengan alat apa janji itu akan dijalankan?

Di sinilah isu KPK menjadi titik uji kejujuran politik. Abraham Samad dengan tepat mengingatkan bahwa kerusakan KPK bukan mitos, melainkan hasil nyata dari Revisi UU KPK 2019. Independensi dipangkas, kewenangan dibatasi, dan daya gigit dilemahkan. Mengumandangkan perang terhadap oligarki sambil membiarkan KPK tetap “ompong” adalah kontradiksi yang sulit dibela secara rasional.

Jika Presiden sungguh serius, maka ukuran komitmennya tidak terletak pada pidato, melainkan pada keberanian mendorong pemulihan independensi KPK melalui revisi undang-undang dan pembenahan rekrutmen komisioner. Tanpa itu, perang oligarki berisiko tinggal slogan.

Kesepakatan soal reformasi Polri juga patut dicatat. Namun publik sudah terlalu sering mendengar frasa “harga mati” tanpa hasil struktural. Reformasi tidak cukup dengan rotasi jabatan atau penegasan disiplin internal. Yang ditunggu adalah keberanian menyentuh akar persoalan: kultur impunitas, relasi kuasa, dan pengawasan sipil yang lemah.

Sinyal bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Donald Trump “bukan harga mati” juga penting, tetapi belum menuntaskan kegelisahan publik. Dalam politik luar negeri, bergabung saja sudah mengirim pesan. Sikap moral Indonesia terhadap Palestina menuntut ketegasan sejak awal, bukan sekadar opsi mundur jika situasi memburuk.

Adapun fokus pada penyelamatan SDA adalah agenda paling strategis sekaligus paling berbahaya. Di sanalah kepentingan modal, politik, dan kekuasaan bertaut rapat. Melawan perampokan SDA berarti siap berhadapan dengan kekuatan yang selama ini menopang banyak rezim.

Karena itu, pertemuan lima jam di Kertanegara seharusnya dipahami sebagai awal ujian, bukan kesimpulan. Publik tidak sedang mencari figur heroik, tetapi konsistensi kebijakan. Sejarah akan menilai bukan dari berapa lama pertemuan berlangsung, melainkan dari keputusan tidak populer yang benar-benar diambil setelahnya.

Janji sudah diucapkan. Kini saatnya negara membuktikan: apakah oligarki yang akan dikejar, atau justru kekuasaan yang kembali dijinakkan.

Gresik, 2 Februari 2026

AHMAD CHUVAV IBRIY