Artikel

Mengokohkan Prinsip Kemandirian Organisasi Keagamaan

06/02/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Tanggapan atas Pernyataan Hanif Dhakiri tentang Relasi PKB dan NU

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Sumber:

https://www.antaranews.com/berita/5398342/hanif-dhakiri-pkb-hormati-kemandirian-nu

Pernyataan Ketua DPP PKB, Hanif Dhakiri, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama (NU) patut diapresiasi secara positif. Pernyataan ini menegaskan komitmen PKB untuk tidak mencampuri urusan internal NU, sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap struktur dan otonomi organisasi keagamaan yang besar dan bersejarah di Indonesia. Sikap semacam ini penting agar NU dapat terus berdinamika secara sehat, tanpa tekanan politik langsung dari partai politik mana pun.

Menguatkan Hubungan Historis dan Ideologis

Hanif Dhakiri juga menegaskan bahwa hubungan antara PKB dan NU bersifat historis dan ideologis—bukan hubungan pragmatis semata. Penegasan ini menunjukkan bahwa PKB ingin memposisikan diri sebagai mitra yang menghormati nilai, tradisi, dan keputusan internal NU. Relasi yang dilandasi kesadaran sejarah dan ideologi ini, jika dijaga secara konsisten, dapat menjadi fondasi etis dalam membangun hubungan antara partai politik dan organisasi keagamaan.

Memandang Dinamika NU sebagai Momentum Konsolidasi

Pernyataan Hanif yang memandang dinamika NU di abad kedua sebagai momentum konsolidasi, pembaruan tata kelola, dan penguatan kepemimpinan juga mencerminkan cara pandang yang relatif dewasa. NU tidak dilihat sebagai aset politik semata, melainkan sebagai lembaga keumatan yang harus tetap kuat, relevan, dan berdampak nyata bagi umat serta bangsa. Cara pandang ini penting agar NU tetap berada pada khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah.

Menegaskan Peran NU untuk Bangsa

Penegasan bahwa NU adalah “pilar moderasi Islam, perekat sosial, dan penyangga moral bangsa” menempatkan NU pada posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan masa depan Indonesia. Pernyataan ini rasional dan relevan dengan peran NU selama ini dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan, baik melalui dakwah, pendidikan, maupun kontribusi sosial-kebudayaan.

Peringatan dan Catatan Kritis untuk PKB

Sebagai refleksi yang bersifat membangun, ada beberapa catatan yang patut disampaikan kepada para pengurus PKB agar komitmen penghormatan terhadap kemandirian NU tidak berhenti pada tataran wacana.

1. Hindari Pertentangan Kepentingan Politik dan Keagamaan

Meskipun secara verbal PKB menghormati kemandirian NU, para pengurus partai harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih (overlap) antara kegiatan politik partai dan struktur NU, baik secara formal maupun informal. Jaringan NU tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral atau kepentingan elite politik. Kemandirian harus dijaga secara nyata, bukan sekadar jargon.

2. Transparansi dalam Proses Dukungan

PKB perlu menjaga transparansi ketika memberikan dukungan terhadap gagasan, agenda, atau dinamika tertentu di lingkungan NU. Transparansi ini penting agar tidak muncul kesan adanya intervensi halus terhadap urusan internal NU. Penghormatan terhadap otonomi harus memiliki indikator yang jelas dan terukur, bukan sekadar pernyataan retoris.

3. Meneguhkan Batas Etis

PKB perlu menempatkan batas yang tegas antara fungsi partai politik dan peran organisasi keagamaan. Tanpa batas etis yang jelas, akan selalu ada persepsi publik bahwa partai berusaha memengaruhi atau mengarahkan keputusan internal NU demi kepentingan politik tertentu. Konsistensi etis inilah yang justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PKB dan NU sekaligus.

4. Penguatan NU tanpa Instrumentalisasi Politik

Ketika NU disebut sebagai pilar moderasi Islam dan perekat sosial, dukungan PKB semestinya diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik dan advokasi kepentingan umat, bukan dalam bentuk instrumentalisasi politik. NU harus tetap diposisikan sebagai lembaga independen yang melayani umat dan bangsa, bukan sebagai basis suara atau sumber legitimasi politik.

Penutup

Pernyataan Hanif Dhakiri bahwa PKB menghormati kemandirian NU merupakan langkah positif dan patut diapresiasi. Namun, agar komitmen tersebut konsisten dan kredibel, penghormatan terhadap kemandirian organisasi keagamaan harus dibuktikan dalam praktik nyata. Etika politik, kejujuran relasi, dan kesadaran batas peran menjadi kunci agar hubungan historis antara PKB dan NU tetap sehat, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa.

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb 

Gresik, 6 Februari 2026

AHMAD CHUVAV IBRIY 

Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik 

Penasehat LBM PCNU Kabupaten Gresik JATIM