Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy
Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Di sanalah masa depan jam’iyyah dibicarakan, arah perjuangan ditentukan, dan kepemimpinan dipilih. Karena itu, suara seorang muktamirin bukan barang dagangan. Ia adalah amanah.
Maka, kalau menjelang pemilihan mulai terdengar suara-suara tentang uang puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk memengaruhi pilihan, kita patut berhenti sejenak dan bertanya: ke mana perginya marwah organisasi?
Belakangan, ramai beredar pembicaraan di lapangan maupun media sosial tentang dugaan politik uang dalam kontestasi Muktamar NU, dengan nominal yang disebut-sebut mencapai Rp50 juta, bahkan Rp200 juta. Kita tidak sedang menuduh seseorang. Kita juga tidak hendak menjadikan kabar yang belum terbukti sebagai vonis kepada siapa pun.
Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan: suara tentang praktik semacam itu sudah terlalu keras untuk sekadar didiamkan.
Justru sebelum pemilihan berlangsung, sebelum amplop berpindah tangan, sebelum komitmen politik berubah menjadi transaksi, para muktamirin perlu diingatkan.
Jangan sampai Muktamar NU berubah dari forum musyawarah menjadi pasar kekuasaan.
Mentalitas Rente
Di sinilah istilah mentalitas rente menjadi relevan.
Mentalitas rente bukan semata-mata persoalan menerima uang. Ia adalah cara berpikir yang menjadikan posisi, jabatan, kewenangan, bahkan suara organisasi sebagai sumber keuntungan pribadi.
Orang dengan mentalitas rente tidak lagi bertanya: “Apa yang terbaik untuk NU?”
Pertanyaannya berubah menjadi: “Apa yang saya dapat?”
Tidak lagi: “Siapa yang paling layak memimpin?”
Tetapi: “Siapa yang paling menguntungkan saya?”
Inilah yang berbahaya.
Sebab ketika suara organisasi memiliki harga, maka prinsip tidak lagi menjadi pedoman. Yang menjadi pedoman adalah nominal.
Hari ini Rp50 juta. Besok Rp100 juta. Lusa Rp200 juta. Dan akhirnya, kita kehilangan batas antara amanah dan transaksi.
Padahal NU dibangun bukan oleh orang-orang yang menjual suara, melainkan oleh para ulama yang rela mengorbankan harta, tenaga, pikiran, bahkan hidupnya untuk umat.
Ada ironi besar apabila organisasi yang lahir dari pesantren kemudian kehilangan tradisi wara’ justru ketika menentukan kepemimpinannya.
Jangan Biarkan Suara Muktamirin Dibeli
Muktamirin harus sadar bahwa suara mereka bukan milik siapa pun.
Bukan milik calon.
Bukan milik pengusaha.
Bukan milik pejabat.
Bukan milik elite.
Dan tentu bukan milik orang yang datang membawa uang.
Suara itu adalah amanah.
Kalau seorang muktamirin menerima uang untuk memilih seseorang, sesungguhnya persoalannya bukan lagi sekadar berapa rupiah yang masuk ke kantongnya. Persoalan yang jauh lebih besar adalah berapa mahal harga kehancuran integritas yang sedang ia mulai.
Sebab uang itu habis.
Jabatan juga ada batas waktunya.
Muktamar selesai.
Tetapi keputusan yang lahir dari transaksi bisa meninggalkan akibat bertahun-tahun.
Bayangkan jika seorang pemimpin lahir bukan terutama karena kapasitas, integritas, keluasan ilmu, kemampuan mengayomi dan membawa NU ke masa depan, melainkan karena kemampuan memenangkan transaksi.
Apa yang terjadi?
Yang dipilih mungkin seorang manusia.
Tetapi yang sesungguhnya sedang dibeli adalah kekuasaan atas organisasi.
Dan jika kekuasaan dibangun dengan transaksi, jangan heran apabila setelah berkuasa muncul transaksi-transaksi berikutnya.
Yang Lebih Memalukan daripada Kemiskinan
Kita harus berani mengatakan dengan bahasa yang keras:
Kemiskinan ekonomi bukan kehinaan. Tetapi kemiskinan integritas adalah kehinaan moral.
Seorang pengurus boleh hidup sederhana. Tidak punya banyak harta. Tidak memiliki kendaraan mewah. Tidak tinggal di rumah megah.
Tetapi kalau ia memiliki prinsip, ia sesungguhnya kaya.
Sebaliknya, seseorang bisa memiliki jabatan, fasilitas dan kekayaan, tetapi apabila prinsipnya dapat dibeli, maka ia sedang mengalami kemiskinan yang jauh lebih berbahaya: kemiskinan integritas.
Karena itu, jangan sampai seorang pengurus NU merasa bangga karena mampu mendapatkan uang dari kontestasi.
Justru harus muncul rasa malu.
Malu kalau suara sendiri memiliki harga.
Malu kalau amanah organisasi dipertukarkan dengan rupiah.
Malu kalau keputusan yang menyangkut masa depan NU ditentukan oleh siapa yang paling tebal dompetnya.
Dan lebih malu lagi apabila semua itu dilakukan oleh orang-orang yang memahami agama.
Sebab mereka tahu bahwa amanah bukan permainan.
Mumpung Belum Terlambat
Tulisan ini bukan serangan kepada calon tertentu.
Bukan pula tuduhan kepada pengurus tertentu.
Ini adalah peringatan kepada kita semua.
Mumpung pemilihan belum berlangsung.
Mumpung tangan belum menerima.
Mumpung suara belum diberikan.
Mumpung nurani masih bisa berbicara.
Kalau memang ada pihak yang mencoba membeli suara, jangan diberi ruang.
Kalau ada yang menawarkan uang, tolak.
Kalau ada yang mengiming-imingi fasilitas, jangan tergoda.
Kalau ada yang mengatakan bahwa “ini hanya uang transport”, “uang silaturahmi”, “uang apresiasi”, atau istilah lain untuk membungkus transaksi politik, gunakan akal sehat dan kejernihan nurani.
Sebab sebuah transaksi tidak menjadi halal hanya karena namanya diganti.
NU terlalu besar untuk dipimpin oleh orang-orang yang memenangkan kontestasi melalui permainan uang.
NU memiliki tradisi keulamaan yang terlalu panjang untuk ditukar dengan amplop.
NU memiliki marwah yang terlalu mahal untuk dihargai Rp50 juta, Rp100 juta, bahkan Rp200 juta.
Muktamar bukan lelang.
Suara muktamirin bukan komoditas.
Kepemimpinan NU bukan barang yang dimenangkan oleh penawar tertinggi.
Karena itu, sebelum semuanya terlambat, mari kita ingatkan bersama:
Jangan bangun masa depan NU dengan mentalitas rente.
Pilihlah karena keyakinan, bukan karena bayaran.
Pilihlah karena integritas, bukan karena imbalan.
Pilihlah karena kapasitas, bukan karena tekanan.
Dan pilihlah dengan kesadaran bahwa di balik satu suara seorang muktamirin, ada amanah jutaan warga NU yang menunggu masa depan jam’iyyahnya.
Jangan jual NU hanya demi rupiah.
Sebab uang bisa membuat seseorang memenangkan pemilihan.
Tetapi hanya integritas yang bisa membuat seseorang layak memimpin.
Yā Jabbār Ya Qahhār. Wallāhu al-Musta'ān
Gresik, 27 Desember 2026
AHMAD CHUVAV IBRIY