Artikel

NU TIDAK KEKURANGAN KADER

09/09/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Ada kegelisahan yang patut kita dengarkan menjelang penyusunan kepengurusan PBNU. Bukan tentang siapa nama yang layak atau tidak layak, melainkan tentang bagaimana NU menjaga marwah organisasinya di tengah sorotan publik.

Ada suara yang mengusulkan agar kader NU yang sedang mendapat amanah di pemerintahan, seperti Gus Ipul, Nusron Wahid, atau kader yang sedang menjabat sebagai Ketua Umum MUI, tidak perlu dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan PBNU. Bukan karena mereka tidak memiliki kapasitas. Justru sebaliknya, mereka adalah kader-kader NU yang memiliki kemampuan dan sedang mengemban amanah di ruang publik.

Persoalannya adalah fokus pengabdian dan persepsi publik.

NU adalah organisasi besar yang memiliki kader sangat banyak. Karena itu, tidak semestinya muncul kesan bahwa untuk mengurus PBNU seseorang harus terlebih dahulu memiliki jabatan strategis di pemerintahan atau lembaga negara. NU tidak kekurangan kader.

Kaderisasi yang sehat justru harus mampu melahirkan banyak pilihan. Ada kader yang mengabdi di pemerintahan, ada yang bergerak di dunia pendidikan, pesantren, ekonomi, sosial, dakwah, akademik, dan ada pula yang secara khusus mengabdikan dirinya untuk organisasi.

Pembagian peran seperti ini bukan berarti memisahkan kader dari NU. Sebaliknya, justru menunjukkan bahwa NU memiliki ekosistem kader yang matang.

Bayangkan jika seorang kader NU sudah mendapat amanah sebagai pejabat negara, lalu pada saat yang sama harus mengurus organisasi sebesar PBNU. Bukankah ada risiko konsentrasi pengabdian menjadi terbagi? Lebih dari itu, publik bisa saja mempertanyakan: apakah struktur PBNU sedang diisi berdasarkan kebutuhan organisasi, atau karena kedekatan dan posisi seseorang di lingkaran kekuasaan?

Pertanyaan semacam ini seharusnya tidak kita biarkan tumbuh.

NU harus menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. Bukan berarti NU harus berhadap-hadapan dengan pemerintah. Bukan pula berarti kader NU tidak boleh berada di pemerintahan. Justru kader NU di pemerintahan adalah bagian dari kontribusi NU kepada bangsa.

Tetapi organisasi dan kekuasaan tetap membutuhkan distinction, batas yang sehat agar keduanya tidak saling mencampuri fungsi.

Karena itu, jika ada kader yang sedang mendapat amanah besar di pemerintahan atau lembaga publik, mungkin lebih baik ia berkonsentrasi menyelesaikan amanah tersebut. Sementara untuk kepengurusan PBNU, berikan ruang kepada kader-kader lain yang tidak kalah berkualitas.

Bukankah ini sekaligus menjadi bukti bahwa NU tidak mengalami krisis kader?

Jangan sampai organisasi sebesar NU seolah-olah hanya memiliki beberapa nama yang itu-itu saja. Jika demikian, problemnya bukan kekurangan kader, melainkan kegagalan kita membuka ruang regenerasi.

Muktamar telah selesai. Kini saatnya menata NU dengan lebih tenang. Kepengurusan PBNU ke depan semestinya tidak hanya merepresentasikan siapa yang paling dikenal, tetapi siapa yang paling siap bekerja, memiliki integritas, memahami tradisi NU, dan mampu menjaga independensi organisasi.

NU tidak kekurangan kader. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memberi mereka kesempatan.

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb 

Gresik, 9/9/2026

Ahmad Chuvav Ibriy

https://www.facebook.com/share/p/1DyzbsezXz/